Breaking News
13:51
Advertisement

DELEGASI TEMU KARYA BUKAN KADER RESMI PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN SUMBAWA, PROSES DILANGGAR, TIDAK DIKONSULTASIKAN

Abu Abu Inspirasi Berita Tahun Ini Instagram Post 20261003 223035 0000
Bagikan
Lihat Tersimpan

SUMBAWA — Sunda Kecil News, Pengurus Karang Taruna Kabupaten Sumbawa mengeluarkan pernyataan tegas terkait dinamika organisasi yang berkembang menjelang pelaksanaan Temu Karya. Beredarnya pemberitahuan agenda kegiatan sekaligus permohonan penerbitan surat rekomendasi delegasi dari masing-masing kecamatan memicu keberatan mendalam dari jajaran pengurus kabupaten. Pasalnya, nama-nama yang tertera dalam surat tersebut sebagian besar dinilai bukan berasal dari unsur kepengurusan maupun kaderisasi Karang Taruna kecamatan yang telah ada, dan proses penunjukannya sama sekali tidak dikonsultasikan kepada pihak pengurus kabupaten.

Dalam pernyataan yang disampaikan kepada awak media, pengurus menegaskan bahwa Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan yang telah berdiri dan mengabdi di Indonesia selama genap 66 tahun. Dengan sejarah panjang serta sistem kaderisasi yang telah terjalin dan diwariskan turun-temurun selama puluhan tahun, sungguh tidak masuk akal jika secara tiba-tiba muncul penunjukan orang-orang baru sebagai delegasi resmi yang mewakili kecamatan tanpa melalui proses yang sah dan diakui. Langkah ini dinilai sangat mencederai citra dan kehormatan organisasi yang dibangun dengan ketulusan para pendahulu.

“Hal ini tidak pernah dikomunikasikan kepada kami selaku pengurus Karang Taruna Kabupaten Sumbawa. Padahal, penunjukan delegasi untuk kegiatan sebesar Temu Karya juga wajib dikonsultasikan kepada Musyawarah Pimpinan Karang Taruna atau MPKT. Sampai saat ini, tidak ada langkah pertemuan, pembicaraan, maupun pemberitahuan resmi yang dilakukan kepada kami. Ini sungguh sangat kami sayangkan bisa terjadi di lingkungan organisasi yang seharusnya menjunjung tinggi musyawarah,” tegas perwakilan pengurus.

Pengurus menilai penunjukan nama-nama baru tanpa dasar kaderisasi yang sah merupakan bentuk akal-akalan yang melanggar hukum organisasi serta prosedur penyelenggaraan Temu Karya yang berlaku. Kegiatan yang seharusnya menjadi ajang persatuan, silaturahmi, dan perencanaan bersama seluruh pemuda justru didasari pada langkah yang tidak transparan, tertutup, serta mengabaikan mekanisme organisasi yang telah dipegang teguh selama puluhan tahun.

IMG 20261002 WA0019

Lebih jauh, pengurus juga menekankan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur sejak awal kegiatan akan membawa dampak buruk yang berkepanjangan. Jika dasar pembentukannya sudah tidak benar, maka hasil keputusan yang diambil di dalamnya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan masalah kepercayaan seluruh kader di tingkat kecamatan hingga desa yang telah berbakti selama bertahun-tahun.

Pihak pengurus pun memohon kepada para Camat dan Dinas terkait agar bersikap netral, adil, dan objektif dalam menindaklanjuti persoalan ini. Diharapkan pihak pemerintah tidak sekadar menerima data yang belum jelas asal-usulnya begitu saja, melainkan melakukan verifikasi silang bersama kepengurusan yang sah dan masih menjalankan tugas. Kepengurusan yang telah lama berbakti dan menjaga nama baik organisasi patut dihargai, bukan digantikan sepihak oleh nama-nama yang tidak dikenal di lingkungan kader.

“Harus ada pengkajian dan verifikasi data kepengurusan secara menyeluruh bersama kami para pengurus lama yang masih menjabat. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara hanya untuk mempercepat pelaksanaan Temu Karya tanpa memperhatikan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan. Ingatlah, kesalahan di awal proses akan melahirkan keretakan yang sulit diperbaiki di kemudian hari,” pesan pengurus kepada seluruh pihak terkait.

Pada akhirnya, Karang Taruna bukan milik satu orang maupun satu kelompok tertentu, melainkan milik seluruh pemuda di Kabupaten Sumbawa. Keutuhan organisasi, keadilan dalam proses, serta penghormatan terhadap kaderisasi yang telah terbangun selama 66 tahun menjadi hal yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sesaat. Pengurus berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin, mengikuti aturan yang berlaku, dan mengembalikan kehormatan organisasi kepada para pemuda yang sesungguhnya.

 

📝 Laporan: Tim Redaksi Sunda Kecil News

Penulis

SundaKecilNews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hubungi Kami