SUMBAWA BESAR — Sunda Kecil News, Perwakilan Laskar Paroso yang mewakili warga 16 desa di Kecamatan Moyo Hilir dan Moyo Utara, berkunjung ke Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa pada Selasa (29/9/2026). Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nazaruddin, di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi wadah terbuka bagi warga untuk menyampaikan kegelisahan dan harapan yang selama ini dirasakan di tanah kelahiran mereka.
Masyarakat Moyo Hilir dan Moyo Utara yang dikenal sebagai orang Paroso mayoritas menggantungkan hidup dari lahan pertanian dan peternakan. Tanah yang diwarisi turun-temurun bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan sumber kehidupan bagi anak cucu. Ketika lahan terganggu, sungai keruh, padang rumput berkurang, maka bukan sekadar mata pencaharian yang terancam melainkan masa depan seluruh keluarga yang tergantung di sana.
Iwan Firmansyah, selaku Ketua Laskar Paroso, mengangkat dua hal mendasar yang kerap terabaikan: masalah AMDAL dan hilirisasi. Ia menegaskan bahwa penyusunan dokumen AMDAL pertambangan tidak boleh hanya melibatkan pihak perusahaan dan instansi pemerintah, melainkan wajib melibatkan masyarakat yang tinggal langsung di wilayah terdampak. Tanpa keterlibatan warga, dampak nyata terhadap sungai, lahan pertanian, dan sumber air tidak akan teridentifikasi dengan benar. Terkait hilirisasi, Iwan menjelaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berpusat di wilayah hulu saja wilayah hilir juga harus mendapat perhatian yang setara. Jika tidak, ketahanan pangan dan hasil panen petani yang menjadi tumpuan hidup sehari-hari justru yang akan terganggu.
Syahril selaku perwakilan warga menegaskan, “Jangan coba-coba mengabaikan warga kami. Jika itu yang diinginkan, maka kami siap turun ke jalan.” Ia juga mengangkat persoalan tambang ilegal yang masih beroperasi di sejumlah wilayah dan mengancam mata pencaharian warga. Jika pihak berwenang tetap diam, jalur operasional bisa saja terblokir, bukan menghalangi kemajuan, melainkan satu-satunya cara agar suara mereka didengar dan dihargai.
Saudara Sudarso memberikan klarifikasi penting, “Laskar Paroso ini adalah perwakilan dari 16 desa di 2 kecamatan, bukan organisasi ecek-ecek. Kami telah menyatukan visi dan misi.” Sudarso menegaskan Laskar Paroso harus dilibatkan langsung dalam setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut kemaslahatan rakyat Sumbawa, khususnya warga Moyo Hilir dan Moyo Utara.
Saudara Taufik menyampaikan rencana pabrik unggas yang tiba-tiba dialihkan tanpa penjelasan, serta menyoroti bahwa AMDAL tidak melibatkan warga setempat. Saudara Mahyudin menambahkan penempatan fasilitas di hulu akan berdampak langsung ke hilir dan mengancam ketahanan pangan hulu dan hilir sama pentingnya, tidak boleh salah satu ditinggalkan.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Ketua DPRD Nanang Nazaruddin menyatakan, “Kita ini orang Sumbawa, tau Samawa. Kita sama ini Sumbawa, ada 24 kecamatan. Semua harus diperhatikan kesejahteraannya, tidak boleh ada yang tertinggal.” Beliau mengakui AMDAL tambang memang mempengaruhi kemaslahatan masyarakat, terutama di bagian hilir. Terkait tambang ilegal, Nanang menjelaskan pemerintah telah mencabut izin yang tidak memenuhi syarat dan berkomitmen bertindak demi kemaslahatan rakyat, terkhusus wilayah Paroso.
Pertanian dan peternakan tetap menjadi tulang punggung kehidupan warga Paroso. Jika sektor ini rusak, kerugian dirasakan seumur hidup. Keseimbangan antara kepentingan investasi dan kesejahteraan rakyat harus dijaga secara adil tidak boleh satu pihak makmur sementara pihak lain kehilangan tempat bertani dan menggembala.
Pertemuan ini menjadi bukti bahwa masyarakat tidak akan lagi dipinggirkan. Paroso bersatu, Paroso bangkit, dan suara mereka kini sudah sampai ke ruang pengambilan keputusan. Yang diharapkan selanjutnya bukan janji yang hilang terbawa angin, melainkan tindakan nyata yang menjamin keadilan bagi seluruh warga Sumbawa.
Laporan: Tim Redaksi Sunda Kecil News
📢 Berita Terkini, Tanpa Penutup Mata
Tinggalkan Balasan