SUMBAWA BESAR — Sunda Kecil News, Dalam suasana silaturahim dan persaudaraan yang disebut pasamada, perwakilan Laskar Paroso yang mewakili seluruh masyarakat Moyo Hilir dan Moyo Utara diterima langsung oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada Selasa (29/9/2026). Pertemuan berlangsung di ruang rapat resmi, dihadiri oleh Asisten III, Kepala Dinas PRD, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, serta jajaran pemda lainnya.
Dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, pertemuan diawali dengan puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketua Laskar Paroso, Iwan Firmansyah, berdiri menyampaikan aspirasi yang selama ini tertahan di hati warga.
“Kami sudah dibohongi dua kali,” tegas Iwan Firmansyah di hadapan pimpinan daerah. “Dulu rencana yang disaksikan langsung oleh pejabat di tempat, ternyata dipindahkan ke lokasi lain tanpa penjelasan yang memuaskan. Ini peringatan keras. Kami bersabar, kini saatnya kami bergerak untuk mengawal apa yang menjadi hak kami.”
Dua hal utama disampaikan. Pertama, perpindahan program hilirisasi yang semula digelar peletakan batu pertamanya di Serading. Dana pajak yang berasal dari wilayah Paroso telah dialihkan, namun manfaatnya belum dirasakan warga. Kedua, proses penyusunan AMDAL pertambangan yang dinilai tidak melibatkan putra-putra maupun tokoh Paroso sama sekali. Padahal sejak Kabupaten Sumbawa berdiri, Paroso selalu berdiri di samping pemimpin, pada masa Bupati Yakub, merekalah yang menjaga ketenangan sisi-sisi kota. Kini nama Paroso hanya tertulis di papan, namun perhatian nyata perlahan hilang.
“Hulu tempat mengambil sumber daya, tapi hilir tempat kami menanam padi, memelihara ternak, menghidupi anak cucu. Jika hulu dibiarkan rusak tanpa kendali, lalu apa yang kami makan di hilir nanti?” tanya Iwan. Ia menuntut agar proses AMDAL diulang dari awal dengan melibatkan perwakilan warga, khususnya wilayah hilir.
Laskar Paroso menegaskan keberadaannya bukan gerakan baru, melainkan warisan kultural yang mengakar di dua kecamatan. Berkoordinasi, berkolaborasi, jujur, berpegang pada agama dan adat. “Kami datang dengan silaturahim, bukan perdebatan. Jika ini tidak didengar, kami akan menyatu dan menyampaikannya dengan cara kami sendiri.”
Menanggapi seluruh aspirasi, Wakil Bupati beserta jajaran menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kedatangan warga Paroso. Dua poin utama terkait hilirisasi dan AMDAL, telah diterima, dicermati, dan dicatat sebagai bahan evaluasi.
Dijelaskan bahwa program hilirisasi adalah Program Strategis Nasional (PSN) langsung dari Pemerintah Pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto, berlaku untuk seluruh Indonesia. Setelah acara peletakan batu pertama di Serading, pusat melakukan peninjauan kembali dan muncul wacana perpindahan ke Bima. “Perubahan ini murni keputusan pusat, bukan kehendak Pemkab Sumbawa,” tegas perwakilan pemda. “Sumbawa tetap siap, lahan tersedia, jalan sudah diperlebar. Kami masih menunggu keputusan akhir dari pusat.”
Pemerintah menjamin tidak ada pengalihan sewenang-wenang atau demi kepentingan pribadi. Seluruh proses berjalan sesuai prosedur. Warga diharapkan mengikuti audiensi lanjutan bersama Bupati dan dinas terkait agar seluruh tahapan dijelaskan secara transparan. Selain hilirisasi, Pemkab juga mengajukan PSN lain termasuk revitalisasi pendidikan, perbaikan jalan, dan pembangunan jembatan, jalan di wilayah Paroso juga ikut diusulkan.
Terkait program bantuan ternak, Pemkab menegaskan: bantuan harus berupa induk, bukan bibit kecil, dan disertai perjanjian yang jelas. Penerima diprioritaskan bagi warga yang memiliki dua hingga tiga ekor sapi, bukan mereka yang sudah berpuluh-puluh ekor. “Jangan yang sudah banyak ditambah lagi, berikan kepada yang masih sedikit agar sama-sama berkembang.” Disebutkan pula Bapak Rusdin akan mengajukan lokasi pengembangan di Moyo Hilir agar menjadi kebanggaan warga hingga ditampilkan dalam festival budaya.
Pemkab mengajak warga mengawal pembangunan melalui dialog dan musyawarah, bukan aksi di jalan. “Ruangan kami terbuka, silakan datang dan bicara. Mengawal tidak harus dengan keramaian, cukup dengan duduk bersama seperti ini.” Sisa masa jabatan ini akan difokuskan untuk menyelesaikan 12 program unggulan dan pelayanan dasar kesehatan serta pendidikan agar dirasakan merata seluruh masyarakat.
Pertemuan ditutup dengan ajakan bersilaturahmi dan menikmati hidangan bersama. Kedua pihak sepakat menjaga komunikasi tetap terbuka. Bagi warga Paroso, pertemuan ini adalah langkah awal agar suara mereka tidak lagi hanya terdengar di ruang tertutup, melainkan menjadi bagian dari keputusan yang menentukan masa depan tanah tempat mereka hidup.
Laporan: Tim Redaksi Sunda Kecil News
📢 Berita Terkini, Tanpa Penutup Mata
Tinggalkan Balasan