MANGGARAI TIMUR — Sunda Kecil News, Pasca gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Manggarai Timur dan sekitarnya, pembangunan hunian sementara serta pemulihan rumah warga terus berjalan. Namun di tengah proses tersebut, muncul seruan mendesak, serahkan pengawasan langsung kepada pemilik rumah masing-masing. Biarkan warga yang mengawasi pembangunannya sendiri, agar tidak terjadi rekayasa bahan, ketidaksesuaian kualitas, serta keluhan yang selama ini belum ditindaklanjuti.
Keterbukaan anggaran bukan permintaan berlebihan, melainkan hak yang dilindungi undang-undang. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap proyek bersumber APBN termasuk dari BNPB Rincian Anggaran Biayanya adalah informasi publik yang WAJIB dibuka. Perpres No. 16 Tahun 2018 juga mewajibkan penyedia jasa memasang papan informasi proyek dan menunjukkan RAB jika diminta warga. Ditambah Juknis BNPB No. 4 Tahun 2023, RAB wajib ditempel di kantor desa maupun lokasi pembangunan.
“Jadi kalau kontraktor tidak memberikan salinan RAB, itu artinya melanggar hukum. Kami warga penerima manfaat meminta rincian per unit berapa sak semen, berapa baja ringan, berapa upah tukang paling lambat dua kali dua puluh empat jam. Jika tidak diberikan, kami akan melaporkan ke BPBD Manggarai Timur, Inspektorat, hingga Kejaksaan Negeri Ruteng,” tegas perwakilan warga.
Mekanisme penyaluran bantuan telah diatur BNPB per 25 September 2026. Untuk rumah rusak ringan (Rp15 juta) dan sedang (Rp30 juta), dana masuk rekening warga namun diblokir sementara. Tim teknis menyusun RAB rinci bersama warga, baru setelah disetujui dana dibuka bertahap. Pembelian bahan harus melalui toko yang ditunjuk pemerintah dengan menyimpan struk, dan tim kembali memantau progres. Untuk rusak berat (Rp70 juta), warga tidak menerima uang tunai, rumah langsung dibangunkan kontraktor dan warga menerima kunci.
Mekanisme ini dimaksudkan agar dana benar-benar menjadi rumah, bukan terpakai untuk keperluan lain, serta memastikan bangunan dibangun dengan standar tahan gempa RISHA. Warga mengingatkan tim teknis agar menjangkau semua wilayah, bukan hanya yang mudah dijangkau. Jika ditemukan toko mematok harga tidak wajar, segera laporkan ke Posko BPBD Sambi Rampas.
Namun persoalan mendasar masih tersisa, banyak warga yang rumahnya rusak ringan, sedang, maupun berat namanya sama sekali tidak terdata. Hal ini dikabarkan terjadi di Desa Satar Punda Barat, Desa Satar Kampas, wilayah Reo, hingga Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas. Sebaliknya, ada yang rumahnya tidak rusak justru tercantum dalam daftar. Bahkan kerusakan berat tercatat hanya sebagai rusak ringan.
Gubernur NTT telah mengingatkan agar tidak ada satu pun warga yang terlewatkan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan pendataan belum akurat dan merata. Jika nama yang paling membutuhkan belum masuk daftar, kepada siapa bantuan ini akan disalurkan? Ketidaktepatan data ini bukan sekadar kesalahan administrasi ini menentukan masa depan keluarga yang kehilangan tempat berlindung.
Oleh karena itu, perbaiki data sekarang juga. Buka RAB secara transparan. Dan biarkan warga mengawasi proses pembangunannya sendiri. Bantuan ini hak seluruh warga yang terdampak. Tidak boleh ada yang tertinggal, dan tidak boleh ada yang menerima tanpa alasan yang sah.
📝 Laporan: Tim Redaksi Sunda Kecil News
Tinggalkan Balasan