MATARAM, Sunda Kecil News – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengungkap dugaan penyimpangan berat di lingkungan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perbandingan data kepegawaian antara tahun 2024 dan 2026 memperlihatkan perbedaan drastis yang mengarah pada temuan sekitar 600 nama yang tercatat namun diduga tidak memiliki keberadaan nyata di lingkungan rumah sakit. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp21,6 miliar.
Hasil penelusuran data menunjukkan jumlah pegawai yang tercatat resmi pada tahun 2024 jauh lebih rendah dan wajar dibandingkan daftar yang diterbitkan pada tahun 2026. Lonjakan jumlah nama yang terjadi dalam kurun waktu dua tahun ini tidak diimbangi dengan penambahan tenaga kerja yang nyata di unit-unit pelayanan. Justru sebaliknya, ditemukan ketidaksesuaian sistematis antara daftar penerima hak keuangan dengan personel yang benar-benar melaksanakan tugas.
Tim pemeriksa mendapati ratusan nama yang tercantum dalam daftar kepegawaian, namun tidak dapat diverifikasi keberadaannya. Nama-nama tersebut tidak ditemukan bertugas di bagian manapun, tidak hadir dalam kegiatan operasional, maupun tidak dikenal oleh rekan sejawat di lingkungan kerja. Hal ini menguatkan dugaan bahwa sejumlah nama tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Dana yang dibayarkan atas nama-nama yang diragukan keberadaannya itu diduga merugikan keuangan negara hingga Rp21,6 miliar. Angka tersebut merupakan akumulasi penggajian, tunjangan, dan hak-hak lain yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja yang benar-benar ada. Sementara itu, pelayanan kesehatan, perawatan sarana prasarana, serta kesejahteraan tenaga medis justru masih memerlukan peningkatan anggaran yang belum terpenuhi secara maksimal.
Dokumen LHP yang memuat seluruh temuan tersebut telah diserahkan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika dugaan ini terbukti sah, maka peristiwa ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan kerugian negara yang wajib dipertanggungjawabkan secara hukum.
Masyarakat NTB kini menuntut penjelasan terbuka dan transparan. Siapa yang menyusun, memverifikasi, dan menyetujui daftar yang membengkak ini? Sejak kapan ketidaksesuaian ini berlangsung? Dan ke mana dana yang telah disalurkan selama ini diserahkan? Warga menegaskan agar tidak ada pihak yang dilindungi atau dikecualikan dari pemeriksaan.
Setiap pihak yang terlibat mulai dari penyusun data, pemberi rekomendasi, hingga yang menyetujui pembayaran wajib diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Masyarakat menuntut pengembalian seluruh kerugian serta perbaikan sistem pengelolaan kepegawaian agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari jajaran pimpinan RSUD Provinsi NTB maupun Pemerintah Provinsi NTB menanggapi temuan tersebut. Masyarakat berharap penjelasan yang disampaikan nanti bukan sekadar pernyataan penenang, melainkan langkah nyata yang mengungkap fakta, mengakui kesalahan, dan memulihkan kerugian yang telah terjadi.
Laporan : Redaksi Sunda Kecil News
Tinggalkan Balasan