Manggarai — Sunda Kecil News, Angka seharusnya menjadi cermin kenyataan, bukan tebakan yang berubah setiap hari. Pasca gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Manggarai Timur pada 15 Agustus 2026, warga justru dihadapkan pada kebingungan yang makin dalam lantaran perbedaan data yang disampaikan berbagai instansi. Tidak ada satu angka yang sama, tidak ada satu keterangan yang sejalan, sehingga yang muncul bukan kejelasan, melainkan keraguan tentang mana yang benar dan mana yang belum lengkap.
Posko Bencana Kabupaten Manggarai Timur mencatat korban meninggal dunia sebanyak 40 jiwa per tanggal 5 September 2026. Sementara BPBD Provinsi NTT dan media nasional mencatat total korban meninggal di seluruh NTT mencapai 142 orang, di mana 94 di antaranya meninggal setelah berada di lokasi pengungsian. Selisih yang jauh ini bukan sekadar beda hitungan, melainkan menyangkut nyawa manusia yang harus dihormati dan diakui dengan benar. Warga bertanya, mengapa data yang paling mendasar sekalipun belum bisa disatukan hingga kini?
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Berton SP Panjaitan mencatat hingga pertengahan September 2026 sebanyak 98.986 rumah mengalami kerusakan di seluruh wilayah NTT, dengan rincian yang terus diperbarui seiring proses verifikasi yang belum selesai. Angka ini menunjukkan betapa luasnya dampak yang terjadi, namun di tingkat kabupaten rincian per desa dan per kecamatan kadang tidak sejalan dengan data pusat, sehingga warga sulit mengetahui apakah rumah mereka sudah tercatat atau belum.
Perbedaan data ini bukan sekadar soal deretan angka di atas kertas. Setiap angka mewakili keluarga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang kehilangan tempat belajar, serta orang-orang yang kehilangan sanak saudara. Jika datanya tidak jelas, maka bantuan yang disalurkan pun bisa tidak tepat sasaran. Yang terlupakan tidak akan terdata, yang tidak terdata tidak akan dibantu. Inilah kekhawatiran yang paling mendalam di tengah masyarakat. Warga berhak mengetahui siapa yang memverifikasi setiap laporan yang masuk dan mengapa angka yang disampaikan di awal belum diperjelas hingga sekarang.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sendiri mengakui bahwa pendataan masih berlangsung dan datanya bersifat dinamis karena gempa susulan terus terjadi. Namun warga mempertanyakan sampai kapan alasan ini dipakai? Relawan mandiri yang tidak memiliki sumber daya negara mampu menjangkau dusun-dusun terpencil, sementara proses pendataan resmi yang seharusnya lebih lengkap justru berjalan lambat. Apakah “medan sulit” dan “data berubah-ubah” akan terus dijadikan alasan bulan demi bulan tanpa kemajuan yang nyata?
Data yang tidak seragam menyulitkan penanganan bencana itu sendiri. Rencana pembangunan hunian sementara, penyaluran bantuan, hingga pemulihan daerah bergantung pada seberapa akurat informasi yang dimiliki. Jika sejak awal dasarnya tidak kokoh, maka langkah-langkah yang diambil ke depannya pun bisa meleset dari sasaran. Rakyat tidak membutuhkan angka yang indah, mereka membutuhkan angka yang jujur dan sesuai dengan kenyataan yang mereka jalani setiap hari.
Sudah saatnya ada satu pintu data yang terbuka secara transparan, dapat diperiksa, dan dapat dipertanggungjawabkan. BNPB, Pemkab Manggarai Timur, serta BPBD Provinsi NTT seharusnya menyatukan data secara terbuka agar setiap warga dapat memastikan namanya tercatat dengan benar. Jangan biarkan perbedaan angka menutupi penderitaan yang sesungguhnya. Kebenaran tidak boleh hilang di antara laporan yang saling berbeda. Warga berhak tahu, dan mereka berhak mendapatkan jawaban yang jelas, tegas, dan dapat dipercaya.
Laporan: Tim Redaksi Sunda Kecil News
✊ Suara dari Tanah yang Tak Boleh Dilupakan
Tinggalkan Balasan